Pernah membaca berita soal “omnibus law”, lalu bertanya-tanya: sebenarnya omnibus law artinya apa, sih? Istilah ini sering muncul ketika Indonesia membahas aturan yang dampaknya lintas sektor, dari perizinan usaha sampai ketenagakerjaan. Secara sederhana, omnibus law adalah cara membuat satu undang-undang yang sekaligus menyentuh, mengubah, atau mencabut banyak aturan lain. Karena efeknya bisa ke banyak bidang sekaligus, publik sering menyebutnya “UU sapu jagat”.
Table of Contents
Bayangkan Anda sedang merapikan lemari yang sudah penuh. Sekali Anda pindahkan satu kotak besar, kotak-kotak lain ikut bergeser. Di dunia hukum, pendekatan omnibus punya dampak seperti itu. Cepat, luas, dan biasanya memantik perdebatan.
TL;DR
Omnibus law adalah metode atau produk undang-undang yang menggabungkan banyak perubahan aturan dalam satu paket. Di Indonesia, konsep ini terkenal lewat UU Cipta Kerja yang dibagi menjadi 11 klaster. Metode omnibus kemudian diakomodasi dalam aturan pembentukan perundang-undangan melalui UU 13/2022. Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan memberi tenggat perbaikan maksimal 2 tahun sejak putusan 25 November 2021.
Arti “Omnibus” dan Kenapa Disebut “UU Sapu Jagat”
Kata “omnibus” kerap dijelaskan sebagai “untuk semuanya” atau “mencakup banyak hal”. Dalam praktik legislasi, omnibus merujuk pada satu paket aturan yang menyentuh banyak topik sekaligus. Itulah sebabnya publik Indonesia mudah menangkapnya sebagai “UU sapu jagat”. Sekali disahkan, satu UU bisa menyapu banyak ketentuan yang sebelumnya tersebar di berbagai UU lain.
Beberapa media dan kajian populer di Indonesia menjelaskan omnibus law sebagai undang-undang yang mengubah atau merangkum banyak ketentuan lintas sektor. Penjelasan seperti ini umumnya muncul saat membahas Cipta Kerja, karena cakupannya memang luas dan mempengaruhi banyak rezim aturan.
Agar tidak salah paham, ingat satu prinsip: istilah “omnibus law” lebih dekat ke “cara menyusun dan dampaknya” daripada “nama resmi sebuah undang-undang tertentu”.
Omnibus Law Itu Metode atau Nama Undang-Undang?
Di percakapan sehari-hari, orang sering mengatakan “Omnibus Law” seolah itu nama UU. Padahal, ada dua cara pemakaian istilahnya.
Pertama, omnibus law sebagai metode penyusunan. Maksudnya, pembentuk undang-undang menyatukan materi baru sekaligus mengubah atau mencabut ketentuan lain dalam satu paket peraturan.
Kedua, omnibus law sebagai sebutan publik untuk produk hukum tertentu. Contoh paling dikenal adalah UU Cipta Kerja. Banyak orang menyebutnya “UU omnibus” karena cara penyusunannya dan luasnya perubahan.
Supaya jelas saat Anda membaca berita, coba tanyakan cepat: yang sedang dibahas “metodenya” atau “UU tertentu yang dianggap omnibus”?
Ringkasnya:
- Metode omnibus: cara membentuk aturan yang memuat banyak perubahan sekaligus.
- Produk omnibus: undang-undang yang hasilnya berdampak ke banyak aturan lain.
- Contoh populer di Indonesia: UU Cipta Kerja.
Dasar Hukum Metode Omnibus di Indonesia (UU 13/2022)
Salah satu perkembangan penting adalah Indonesia mengakomodasi metode omnibus dalam aturan pembentukan perundang-undangan. Ini penting karena pembaca sering bertanya, “Apakah omnibus itu diakui dalam sistem hukum Indonesia?”
Jawabannya: konsep metode omnibus muncul dalam perubahan UU pembentukan peraturan, yaitu UU 13 Tahun 2022. Anda bisa melihat rujukan resminya pada laman UU 13/2022 di peraturan.bpk.go.id, yang memuat perubahan atas UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Secara sederhana, metode omnibus dipahami sebagai penyusunan peraturan yang:
- dapat memuat materi baru,
- dapat mengubah ketentuan yang saling terkait di berbagai peraturan yang setara,
- dan atau mencabut ketentuan dari berbagai peraturan yang setara, lalu menggabungkannya ke dalam satu peraturan untuk tujuan tertentu.
Poinnya bukan sekadar “memadatkan”, tetapi “menggabungkan banyak pintu masuk dalam satu koridor”. Karena itu, metode omnibus menuntut koordinasi lintas sektor yang rapi. Jika koordinasi longgar, potensi salah tafsir dan resistensi publik biasanya meningkat.
Contoh Omnibus Law di Indonesia: UU Cipta Kerja dan Skala Perubahannya
Jika orang Indonesia menyebut omnibus law, hampir selalu yang dimaksud adalah UU Cipta Kerja. Banyak kajian menyebut UU ini dibagi menjadi 11 klaster kebijakan. Angka 11 klaster sering dikutip dalam pembahasan publik karena memudahkan orang memahami cakupan isu di dalamnya, mulai dari perizinan hingga ketenagakerjaan.
Dalam sejumlah ulasan akademik dan penjelasan populer, UU Cipta Kerja juga kerap digambarkan mengubah ketentuan dari banyak undang-undang sebelumnya. Angka yang sering muncul di ruang publik adalah puluhan, bahkan ada yang menyebut 79 undang-undang terdampak, meski cara menghitungnya bisa berbeda tergantung sumber dan definisi “terdampak”. Karena itu, saat Anda menemukan angka semacam ini, cek apakah yang dimaksud “diubah langsung oleh UU”, “tersentuh di pasal tertentu”, atau “ikut terdampak lewat aturan turunan”.
Yang paling penting bagi pembaca awam: metode omnibus membuat satu undang-undang terasa seperti simpul besar. Ketika simpul besar itu ditarik, sektor-sektor lain ikut bergerak.
Kenapa Pemerintah dan DPR Memakai Omnibus?
Ada beberapa alasan yang paling sering disebut saat omnibus dipakai dalam pembentukan aturan.
Pertama, penyederhanaan regulasi. Indonesia punya banyak aturan yang bisa saling tumpang tindih. Omnibus dipandang bisa merapikan tumpang tindih itu dengan satu paket perubahan.
Kedua, efisiensi legislasi. Membahas revisi banyak undang-undang satu per satu memerlukan waktu dan energi politik yang besar. Metode omnibus menawarkan jalur yang lebih ringkas karena banyak perubahan disatukan dalam satu proses.
Ketiga, harmonisasi lintas sektor. Banyak kebijakan modern saling terkait. Perizinan usaha, ketenagakerjaan, lingkungan, dan tata ruang sering saling menekan. Omnibus dipakai untuk menyatukan arah kebijakan agar tidak saling bertabrakan.
Namun, alasan-alasan tersebut tidak otomatis membuat omnibus “pasti baik”. Efisiensi harus berjalan beriringan dengan kehati-hatian prosedural, transparansi, dan partisipasi publik. Di sinilah pro dan kontra biasanya muncul.
Pro-Kontra Omnibus Law di Indonesia, Versi yang Paling Sering Muncul
Agar adil, mari lihat argumennya secara ringkas dan faktual.
Argumen yang mendukung biasanya menekankan:
- Omnibus mempercepat penataan aturan yang semrawut.
- Omnibus memudahkan harmonisasi kebijakan lintas sektor.
- Omnibus bisa mengurangi tumpang tindih perizinan dan ketentuan yang saling menghambat.
Sementara kritik yang sering muncul menekankan:
- Risiko prosedural, terutama bila prosesnya terasa tertutup atau sulit diikuti publik.
- Beban pembahasan yang sangat besar dalam satu paket, sehingga pengawasan detail per pasal bisa lebih sulit.
- Dampak luas membuat pihak yang terdampak merasa tidak cukup dilibatkan, terutama kelompok pekerja, pelaku usaha kecil, dan komunitas lokal.
Dalam konteks Indonesia, perdebatan kerap memanas bukan karena kata “omnibus” itu sendiri, tetapi karena dua hal: proses pembentukan dan isi perubahan. Jadi, saat Anda membaca perdebatan omnibus, lihat dua lapisnya sekaligus. Proses dan substansi.
Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020: Apa Dampaknya ke UU Cipta Kerja?
Bagian ini sering dicari pembaca karena menjadi “penanda” penting dalam sejarah omnibus law di Indonesia.
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. MK memberi tenggat perbaikan maksimal 2 tahun sejak putusan dibacakan pada 25 November 2021. Ringkasan resminya bisa Anda baca pada dokumen Ikhtisar Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020 di situs MKRI.
Intinya untuk pembaca awam:
- MK menilai ada masalah dalam pembentukan UU, tetapi memberi kesempatan perbaikan dalam jangka waktu tertentu.
- Selama masa perbaikan, UU tetap berlaku dengan ketentuan dan pembatasan tertentu sesuai amar putusan.
- Putusan ini membuat isu prosedur pembentukan UU dan partisipasi publik semakin disorot.
Jika Anda ingin memahami debat omnibus law secara lebih utuh, putusan ini adalah salah satu titik rujuk yang paling sering disebut karena menyangkut legitimasi prosesnya.
Partisipasi Publik: “Meaningful Participation” Itu Maksudnya Apa?
Ketika publik mengkritik proses pembentukan aturan, biasanya muncul istilah “partisipasi bermakna”. Secara praktis, yang dibicarakan adalah apakah masyarakat punya kesempatan yang layak untuk:
- mengetahui rancangan dan perubahannya,
- menyampaikan masukan secara masuk akal,
- dan melihat penjelasan mengapa masukan diterima atau tidak.
Dalam aturan pembentukan perundang-undangan, partisipasi masyarakat bukan ide baru. Prinsip keterlibatan publik sudah dibahas dalam berbagai forum dan kajian hukum, termasuk pembahasan mengenai kanal masukan yang bisa dilakukan melalui rapat dengar pendapat, diskusi, atau bentuk lain yang diakui proses legislasi.
Di level rasa sehari-hari, partisipasi bermakna itu sederhana. Publik tidak “ditaruh di ujung”. Publik bisa mengikuti arus, mengerti apa yang berubah, dan punya waktu yang wajar untuk merespons. Ketika draf sulit diakses atau perubahan datang mendadak, masyarakat cenderung merasa ditinggalkan. Lalu ketegangan sosial mudah naik.
Checklist Cepat: Cara Membaca Berita “Omnibus Law” Biar Tidak Kecele
Jika Anda membaca berita dan kata “omnibus” muncul, pakai checklist singkat ini.
- Pastikan konteksnya: metode atau produk.
Jika berita membahas teknik pembentukan, rujuk pada dasar aturan pembentukan perundang-undangan seperti UU 13/2022 di peraturan.bpk.go.id. - Cari ciri omnibus: apakah ada perubahan lintas aturan.
Omnibus biasanya memuat perubahan dan pencabutan yang menyentuh banyak ketentuan, bukan hanya satu topik sempit. - Cek status uji atau putusan terkait.
Untuk UU Cipta Kerja, salah satu rujukan penting adalah Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020. Anda tidak perlu membaca semuanya, cukup pahami poin amar dan tenggatnya. - Bedakan angka dengan klaim.
Jika ada angka “sekian UU terdampak”, lihat definisinya. Angka bisa benar, tetapi konteksnya sering menentukan.
Catatan : Jika Anda sedang menyiapkan presentasi atau tulisan soal omnibus law, simpan tiga rujukan kunci tadi. Biasanya itu sudah cukup untuk menilai apakah sebuah klaim berdiri di atas pijakan yang kuat.
Baca Juga : Redmi Note 10 Pro: Spesifikasi, Harga, dan Layak 2026?
FAQ
1) Omnibus law artinya apa?
Omnibus law artinya undang-undang “paket” yang menyatukan banyak perubahan aturan dalam satu produk, sehingga bisa mengubah atau mencabut ketentuan dari berbagai undang-undang lain sekaligus. Di Indonesia, istilah ini populer lewat UU Cipta Kerja. Karena cakupannya luas, omnibus sering memunculkan debat soal dampak dan proses pembentukannya.
2) Kenapa omnibus law disebut “UU sapu jagat”?
Karena sekali disahkan, satu undang-undang bisa menyentuh banyak aturan lain dan berdampak ke banyak sektor sekaligus. Sebutan “UU sapu jagat” dipakai publik untuk menggambarkan efeknya yang menyapu banyak ketentuan. Istilah ini membantu orang awam memahami bahwa dampaknya tidak hanya pada satu isu.
3) Omnibus law itu metode atau nama undang-undang?
Omnibus law lebih tepat dipahami sebagai metode atau pendekatan pembentukan undang-undang. Namun dalam praktik percakapan publik, orang juga memakai istilah ini untuk menyebut undang-undang tertentu yang disusun dengan pendekatan omnibus, terutama UU Cipta Kerja. Jadi, konteks berita menentukan maknanya.
4) Metode omnibus diatur di mana di Indonesia?
Metode omnibus diakomodasi dalam perubahan aturan pembentukan perundang-undangan, salah satunya melalui UU 13 Tahun 2022 yang menyempurnakan UU 12/2011. Rujukan resminya tersedia di peraturan.bpk.go.id. Secara umum, metode ini menggabungkan materi baru, perubahan, dan atau pencabutan ketentuan dari berbagai aturan setara ke dalam satu peraturan.
5) Apa inti Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020 tentang UU Cipta Kerja?
MK menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan memerintahkan perbaikan dalam tenggat maksimal 2 tahun sejak putusan 25 November 2021. Selama masa perbaikan, UU tetap berlaku dengan ketentuan sesuai amar putusan. Ringkasan putusan tersedia di situs resmi MKRI dalam bentuk ikhtisar.
6) Apa bedanya omnibus law dengan revisi UU biasa?
Revisi UU biasa biasanya fokus pada satu undang-undang atau satu bidang tertentu. Omnibus law menyatukan perubahan lintas bidang dalam satu paket, sehingga bisa mengubah atau mencabut banyak ketentuan dari berbagai undang-undang sekaligus. Karena itu, pembahasannya lebih kompleks dan dampaknya lebih luas.
7) Apakah omnibus law selalu buruk?
Tidak otomatis. Omnibus bisa membantu penataan regulasi yang tumpang tindih dan mempercepat harmonisasi kebijakan. Namun, kritik sering menyoroti risiko prosedural, transparansi, partisipasi publik, serta kesulitan pengawasan karena paketnya besar. Penilaian akhirnya bergantung pada proses pembentukan dan isi perubahan yang dibuat.
